5 Syarat Jual Beli Tanah Kavling yang Perlu Diketahui

Posted on

Kavling Syariah – Jual beli tanah kavling merupakan kegiatan usaha yang untung bagi lebih dari satu orang atau semacam perusahan developer tanah atau rumah. Tanah kavling adalah lebih dari satu bidang tanah sawah, hutan, ladang dalam area yang luas yang akan di pecah-pecah menjadi lebih dari satu sertifikat untuk area perumahan atau tanah per patok/kavling. Proses jual beli tanah kavling ini dapat dilakukan secara perorangan dan dapat terhitung dilakukan oleh developer permahan.

Didalam usaha jual beli tanah ini keuntungannya adalah dari segi pelaksanaan dan ongkos yang diperlukan lebih gampang dibandingkan jual beli rumah, apartemen, atau gedung perkantoran. Biaya yang diperlukan pun cukup rendah karena cuma membutuhkan ongkos untuk membeli tanah dan mengurus surat-surat legalitasnya. Jadi meskipun menjual tanah kosongan, Tata Cara Jual Beli Tanah dan segi legalitas jangan diabaikan.

Pada dasarnya tidak tersedia perbedaan tata langkah dan syarat jual beli tanah kavling bersama tata Cara Membuat Surat Tanah pada umumnya. Pihak pembelinya adalah sebuah badan usaha atau developer, penjualnya adalah para penduduk pemilik bidang-bidang sawah atau kebun yang sah. Bedanya adalah pada adanya proses ijin pengubahan faedah lahan. Misalkan saja dari faedah tanah sawah menjadi tanah pekarangan dan perumahan. Selain itu pihak costumer mesti telah mengantongi ijin site-plan kawasan tanah kavling berikut secara rapi dan tertata. Syarat berikut benar-benar berlainan bersama Tata Cara Jual Beli Tanah yang Belum Bersertifikat.

Untuk lebih lengkapnya, kami akan mengupas satu persatu syarat jual beli tanah kavling.

• Legalitas Tanah
Cara Jual Beli Tanah kavling yang pertaman yang pertama dan mesti dipenuhi adalah kelengkapan surat-surat tanah yang sah dan legal dari tanah yang akan dijual. Maksudnya setiap tanah yang akan diperjualbelikan mesti miliki sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Apabila tanah yang dijual tetap berbentuk tanah adat, tanah girik, atau letter-C dan tidak miliki sertifikat, maka pihak penjaja mesti segera mengurus sertifikatnya ke BPN. Bila tidak tersedia surat-surat sahnya maka pihak PPAT yang berwenang dalam proses jual beli tanah tidak sudi mengurusnya.

Cara Membuat Sertifikat Tanah tidaklah serumit yang kami bayangkan. Cara simple memperlihatkan keabsahan sertifikat tanah yang dijual, maka mesti dilakukan kontrol di Kantor BPN. Pengecekan ini dapat dilakukan oleh calon costumer dan pemilik tanah bersama-sama. Bisa pula bersama perlindungan PPAT atau notaris untuk lakukan pengecekan. Sertifikat yang telah di cek di kantor BPN akan diberi stempel dan tanggal pengecekan.

Apabila tanah kavling yang akan dibeli tengah dalam anggunan di perbankan atau koperasi, aka mesti segera dilakukan pelepasan Hak Tanggungan (HT) khususnya dulu. Harus tersedia pelunasan sebanyak tanggungan yang melekat pada tanah berikut atau biasa terhitung disebut roya.

Bila tanah tetap dalam proses pengurusan sertifikat atau dalam proses roya, costumer dapat menghendaki perikatan jual beli tanah melalui notaris bersama ketetapan yang jelas dan mengikat pihak penjaja dan pembeli. Jangka saat pasti kapan terbitnya sertifikat tanah dari BPN, step pembayaran, mekanisme pembatalan dan pengembalian uang yang telah dibayarkan mesti dicantumkan.

• Ijin Alih Fungsi
Syarat jual beli tanah kavling yang ke-2 adalah perijinan alih faedah lahan oleh pihak pembeli. Pembeli mesti menunggi Surat Keterangan dari pihak Pemerintah Daerah setempat atas ijin pengeringan alih faedah tanah sawah menjadi pekarangan.

Status tanah sawah yang diubah menjadi tanah pekarangan memakan saat enam bulan. Itu pun pengajuan pengeringan lahan dibatasi cuma 600 meter. Hal ini memiliki tujuan agar pembelian tanah kavling safe dan tidak merugikan pihak-pihak lain di sekitarnya. Oleh karena itu sebelum saat membeli tanah kavling mesti jelas penuh legalitas dan perizinannya.

• Ijin Site Plan
Syarat yang ketiga dalam proses jual beli tanah kavling adalah membawa ijin site-plan yang dikeluarkan oleh KIMPRASWIL yang beroleh klarifikasi dari dinas-dinas terkait. Ijin ini memiliki tujuan untuk menegaskan tata kawasan cocok bersama peruntukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pembeli tanah kavling yang umumnya adalah developer perumahan mesti membawa ijin site plan atas tanah kavling yang dibelinya. Berupa pembangunan jalur lingkungan, menyediakan area fasilitan umum dan fasiltas sosial dan mengurus perizinannya.

Selain itu tanah kavling plan mesti diberikan sertifikat tanah per kavling cocok site-plan agar gampang dalam menjual atau membangun rumah diatasnya. Calon costumer ke-2 dikemudina hari akan lebih puas membeli tanah yang telah bersertifikat lengkap dan terjamin.

• Pematangan Lahan
Syarat yang keempat dalam proses jual beli tanah kavling adalah proses pematangan lahan. Setelah costumer miliki tanah kavling luas dalam keadaan apa adanya, layaknya bersawah, gundukan, cekungan dan lain-lain, maka pihak costumer mesti lakukan pengurukan dan perataan atas tanah kavling berikut agar rapi.
Selain itu, pihak pemilik tanah kavling mesti memberi tambahan sarana badan jalan, saluran drainase, gerbang proyek dan kantor pemasaran.

• Pemecahan sertifikat
Syarat kelima dalam proses jual beli tanah kavling adalah pemecahan sertifikat tanah menjadi kavling-kavling yang lebih kecil. Pihak developer akan memacah khususnya dahulu sertifikat kemudian dilakukan jual beli di hadapan PPAT. Pemecahan dilakukan atas Pernyataan Pemecahan atas Nama Diri Sendiri oleh pihak developer. Sementara sertifikat tengah pengurusan pemecahan di BPN, maka antara penjaja dan costumer dapat dibuat surat Pengikat Jual Beli (PJB), yang memberitakan bahwa AJB akan dibuat sehabis pemecahan sertifikat telah selesai. Syarat memecah sertifikat melalui kantor BPN adalah:
• Permohonan pengukuran
• Pernyataan telah menempatkan tanda batas oleh pemilik
• Akta Jual Beli sebagian
• Pernyataan Pemecahan atas Nama Diri Sendiri
• Sertifikat Asli
• fotocopy pembayaran PBB th. berjalan
• KTP dan Kartu Keluarga Pemohon
• KTP dan KK penjaja (jika proses jual beli berlangsung)
• Surat Kuasa jika diserahkan pada pihak yang ditunjuk
• Tapak Kavling
• Bukti-bukti pembayaran pajak dan bea atas jual beli lainnya
• Lama proses pengurusan pemecahan atau pembelahan sertifikat ini adalah 15 hari. (Baca juga: Prosedur Jual Beli Tanah Warisan)