Info Perekonomian Thailand

Posted on

Setelah menikmati rata-rata pertumbuhan tertinggi di dunia dari tahun 1985 hingga 1995 – rata-rata 9% per tahun – tekanan spekulatif yang meningkat terhadap mata duwit Kerajaan Thai, Baht, terhadap tahun 1997menyebabkan terjadinya krisis yang mengakses kelemahan sektor keuangan dan memaksa pemerintah untuk mengambangkan Baht. Setelah sekian lama dipatok terhadap nilai 25 Baht untuk satu dolar AS, Baht capai titik terendahnya terhadap kisaran 56 Baht terhadap Januari 1998 dan ekonominya melemah sebesar 10,2% terhadap tahun yang sama. Krisis ini sesudah itu meluas ke krisis finansial Asia.

Kerajaan Thai memasuki babak pemulihan terhadap tahun 1999; ekonominya menguat 4,2% dan tumbuh 4,4% terhadap tahun 2000, kebanyakan merupakan hasil dari ekspor yang kuat – yang meningkat sekitar 20% terhadap tahun 2000. Pertumbuhan sempat diperlambat ekonomi dunia yang melunak terhadap tahun 2001, tetapi kembali menguat terhadap tahun-tahun selanjutnya berkat pertumbuhan yang kuat di Tiongkok dan sebagian program stimulus dalam negeri dan juga Kebijakan Dua Jalur yang ditempuh pemerintah Thaksin Shinawatra. Pertumbuhan terhadap tahun 2003 diperkirakan capai 6,3%, dan diperkirakan terhadap 8% dan 10% terhadap tahun 2004 dan 2005.

Sektor pariwisata menyumbang banyak kepada ekonomi Kerajaan Thai, dan industri ini mendapatkan keuntungan tambahan dari melemahnya Baht dan stabilitas Kerajaan Thai. Kedatangan wisatawan terhadap tahun 2002 (10,9 juta) mencerminkan kenaikan sebesar 7,3% dari tahun di awalnya (10,1 juta).

Lihat Juga : Paket Tour Thailand Murah

Pertanian
Thailand selagi ini merupakan negara pengekspor terbesar product pertanian dunia. Ekonomi Thailand terkait terhadap ekspor, bersama nilai ekspor sekitar 60% PDB, dan dari sekitar 60 % dari seluruh angkatan kerja Thailand dipekerjakan di bidang pertanian. Komoditi pertanian yang dihasilkan adalah beras bersama mutu super, tapioka, karet, biji-bijian, gula, ikan dan product perikanan lainnya. Thailand adalah produsen sekaligus eksportir terbesar dunia untuk beras, gula, karet, bunga potong, bibit tanaman, minyak kelapa sawit, tapioka, buah-buahan dan lain-lain product pertanian, juga makanan jadi. Hal ini terwujud berkat tingginya perhatian dan bisnis yang diberikan oleh pemerintah Thailand dalam meningkatkan pendapatan petani, dan tentunya, perihal ini juga mendapat dukungan oleh model atau proses pertanian yang baik supaya dihasilkan mutu pangan yang terlalu baik. Itu sebabnya, negara mengelola sektor ini secara terlalu serius, bahkan mendapat dukungan riset dan rekayasa teknologi yang melibatkan para pakar dan pakar dunia. Melalui hasil riset dan rekayasa teknologi ini Pemerintah Thailand mengambil alih kebijakan untuk mengembangkan satu product terhadap satu lokasi yang dikenal bersama kebijakan satu desa satu komoditas (one village one commodity) bersama menyimak faktor keterkaitannya bersama sektor-sektor lain (backward and forward linkages), skala ekonomi dan hubungannya bersama outlet (pelabuhan). Hal ini mendorong tumbuhnya kelompok-kelompok bisnis, supaya masing-masing lokasi punyai kekhasan sendiri cocok bersama potensi wilayahnya.

Pemerintah Thailand juga memproteksi product pertanian bersama mengimbuhkan insentif dan subsidi kepada petani. Kebijakan ini udah mendorong penduduk memanfaatkan lahan kosong dan tak produktif untuk ditanami bersama tanaman yang berprospek ekspor. Sistem contract farming yang dipakai di Thailand berbeda dari yang biasa kami kenal di Indonesia. Perusahaan melaksanakan kontrak bersama petani tanpa mengharuskan petani menyerahkan jaminan. Di Indonesia, kebanyakan tanah petani jadi agunan, supaya jika petani gagal, tanah mereka bakal disita. Kegagalan petani bakal ditanggung oleh negara. Statuta utama dalam kontrak selanjutnya adalah perusahaan menanggung harga sekurang-kurangnya dari product yang dimintanya untuk ditaman oleh petani. Jika harga pasar diatas harga kontrak, petani bebas untuk menjualnya ke pihak lain. Selain itu di Thailand juga memanfaatkan model pertanian Hidroponik untuk meminimalisir pemakaian tanah. Karena, disana mutu dan jumlah tanah kurang memadai.