Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak UMKM sehubungan dengan PP 23/2018

Posted on

Tanggal 5 Juli 2018 lantas surat penegasan nomer S-421/PJ.03/2018 udah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) sebagai pedoman berkenaan Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak yang Dikenai PP Nomor 46 Tahun 2013. Pedoman ini berlaku sampai bersama berlakunya keputusan pelaksanaan PP 23 Nomor 2018 berkenaan tarif pajak final 0,5% yang berlaku menjadi 1 juli 2018. Berikut rincian pedoman perihal yang tertuang lewat S-421/PJ.03/2018:

1. SKB PP 46/2013 yang udah diterbitkan sebelum tanggal 1 Juli 2018 diperlakukan sebagai Surat Keterangan bahwa Wajib Pajak dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan PP 23/2018 (Surat Keterangan).
2. Dalam hal Wajib Pajak yang udah miliki SKB PP 46/2013 sebagaimana dimaksud pada angka 1 bertransaksi bersama Pemotong atau Pemungut Pajak, tidak ditunaikan pemotongan Pajak Penghasilan atas transaksi berikut selama Wajib Pajak dapat menyerahkan bukti penyetoran Pajak Penghasilan atas transaksi berikut kepada Pemotong atau Pemungut Pajak.
3. SKB PP 46/2013 sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku sampai bersama batas waktu yang dicantumkan dalam SKB tersebut.
4. Permohonan SKB PP 46/2013 yang diajukan sebelum tanggal 1 Juli 2018 tetapi belum selesai ditindaklanjuti, diterbitkan Surat Keterangan selama memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan PP 23/2018.
5. Permohonan SKB PP 46/2013 dan legalisasi SKB PP 46/2013 yang diajukan sejak tanggal 1 Juli 2018 tidak dapat diproses dan Wajib Pajak dapat mengajukan keinginan Surat Keterangan.

Lihat Juga : SKB PP 23

Sebagai tambahan catatan :
Permohonan Surat Keterangan Bebas(SKB) dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) diajukan secara tertera kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak area Anda memberikan kewajiban Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, bersama syarat:
• Telah memberikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak sebelum Tahun Pajak diajukan permohonan, untuk Anda yang udah terdaftar pada Tahun Pajak sebelum Tahun Pajak diajukannya SKB;
• Menyerahkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Anda atau kuasa Anda yang memperlihatkan bahwa peredaran bruto usaha yang di terima atau diperoleh juga dalam kriteria untuk dikenai PPh final cocok PP 46 Tahun 2013 disertai lampiran kuantitas peredaran bruto tiap-tiap bulan sampai bersama bulan sebelum diajukannya SKB, untuk Anda yang terdaftar pada Tahun Pajak yang serupa bersama Tahun Pajak waktu diajukannya Surat SKB;
• Menyerahkan dokumen-dokumen pendukung transaksi layaknya Surat Perintah Kerja, Surat Keterangan Pemenang Lelang dari Instansi Pemerintah, atau dokumen pendukung sejenis lainnya.
• Permohonan SKB ditandatangani, atau dalam hal keinginan bukan ditandatangani oleh Anda maka perlu dilampiri bersama Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang-Undang KUP.

Permohonan SKB berikut diajukan untuk tiap-tiap pemotongan dan/atau pemungutan PPh Pasal 21, Pasal 22, Pasal 22 impor, dan/atau Pasal 23.

Demikian semoga berfaedah